Ketua Komisi VII DPR Mengusulkan Bentuk Pansus Divestasi Saham PT Freeport

Berita Bola Online - Pemerintah melalui Inalum membeli 51 persen saham PT Freeport. Namun, hal tersebut dinilai diluar Prosedur dan terkesan Terlalu Dipaksakan.

Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyatakan, ada kesepakatan yang dilanggar oleh pemerintah dalam proses divestasi saham itu. Salah satunya soal dampak lingkungan dari penambangan Freeport di Papua.

Gus Irawan bahkan menilai, pemerintah ingin menguasai saham Freeport hanya untuk tampak hebat saja. Terlebih, duit Rp 57 triliun yang digunakan untuk membeli saham itu berasal dari utang."Ujar Gus Irawan

"Transaksi Freeport ini boomerang. Karena ini sudah melanggar kesepakatan, kesimpulan rapat yang diteken oleh pimpinan rapat oleh saya sendiri dengan Dirjen Minerba, Dirut Freeport Tony Wenas sama Dirut Inalum. Nanti bisa dicek poin kedua dari kesimpulan rapat tersebut. Kesepakatannya adalah transaksi divestasi itu dilakukan setelah masalah lingkungannya diselesaikan," Ungkap Gus Irawan, Senin (24/12).

Judi Bola Online

Gus Irawan menyarankan untuk membentuk Pansus divestasi Saham Freeport. Sebab, ada kesepakatan yang dilanggar pemerintah dalam rapat Komisi VII DPR beberapa waktu lalu itu. Hal ini, menurutnya, tidak bisa dianggap remeh.

Gus Irawan melihat ada kesan akuisisi yang melenceng, saham Freeport ini terlalu dipaksakan. Dia mencurigai, pemerintah akhirnya mengambil jalan apapun, termasuk melanggar kesepakatan dengan DPR demi kekuasaan saham Freeport.

"Jika ada kesepakatan yang Melanggar, kami akan usut lebih jauh. Kalau perlu bentuk pansus untuk meneliti itu. Apakah ini berkaitan dengan tahun politik. Barangkali ada namanya sisi politis, atau ada siapa yang bermain. Seperti ini kan kesan sangat dipaksakan dan Terlalu Gegabah," Ungkap Gus Irawan.
Bandar Bola Online "Dia meyakini, persoalan lingkungan ekosistem belum diselesaikan oleh pemerintah dan Freeport. Apalagi, kata dia, ada ganti rugi senilai Rp 185 triliun dalam persoalan lingkungan itu.

"Apa betul kemudian lingkungan yang terkorbankan ekosistem yang senilai Rp 185 triliun itu sudah diselesaikan. Saya kurang yakin sudah selesai," Ungkap Gus Irawan. Prediksi Bola Online

Surat utang untuk membeli saham Freeport juga tak luput dari kritikan. Padahal, kata Gus Irawan, awalnya pemerintah ingin pinjam uang dari Bank luar negeri. Tapi kenyataannya malah global bond.

"Dulu isunya pembiayaan bank, sudah ada 11 bank, setelah tiga mundur masih ada 8 bank. Saya dari awal tidak yakin karena isu lingkungan di perbankan internasional sangat jadi perhatian. Akhirnya, rupanya pembiayaan itu diperoleh dari penerbitan global bond. Yang saya baca itu global bond semua. Jadi bukan pinjaman atau kredit bank, tapi surat utang,"Ungkap Gus Irawan.

Bandar Bola Terpercaya